Nama Kelompok :
Angga Priyambada (
28211642 )
Annisa
Nurmallasari ( 20211968 )
Ahmad
Nofandi (
28211403 )
Anggi Defri Pratama (
20211884 )
Kelas : 2EB08
Tema : Hukum Perdata
Kumpulan soal tentang hukum perdata
1. Didunia
terdapat tiga macam sistem ekonomi yang dianut oleh negaranegaradi belahan bumi
ini. Sistem ekonomi liberal, sosialis dan campuran. Indonesia
memilih sistem ekonomi ...
a. Campuran
b. Sosialis
c. Liberal
d. Kapitalis
2. Peraturan
mengenai larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat ,
disebutkan ada lima alat bukti yang dapat digunakan bagiKomisi Pengawas
Persaingan Usaha yaitu keterangan saksi, keterangan ahli,surat dan atau
dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Terdapat pada undang-undang
...
a. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 41
a. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 41
b. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 42
c. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1999 pasal 41
d. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1999 pasal 42
3. indikasi
terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi , beberapa diantaranya
adalah?
a. Faktor
kepribadian dan faktor budaya
b. Faktor
social dan faktor budaya
c. Faktor
structural dan faktor perilaku
d. Faktor
internal dan faktor eksternal
4. suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pelaku
usaha sejenis, dengan maksud untuk mengendalikan produksi, harga dan wilayah
pemasaran. Adalah pengertian dari ...
a. Monopoli
b. Oligopoly
c. Perdagangan bebas
d. Kartel
5. tempat
bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling
menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga
sebagai dasar masyarakat dan Negara. Adalah pengertian dari...
a . perkawinan
b. pengabdian
c. perceraian
d. hukum
perdata
6. Pemerintah
telah mengeluarkan beberapa Peraturan – Peraturan dan Undang – Undang yang
mengatur tentang perkawinan yang menjelaskan tentang Perkawinan yang berlaku
bagi semua warga Negara. Adalah ...
a. Undang
– Undang Nomor 1 tahun 1947
b. Undang
– Undang Nomor 1 tahun 1974
c. Undang
– Undang Nomor 1 tahun 1874
d. Undang
– Undang Nomor 1 tahun 1847
7. suatu
jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang
terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru
akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Adalah pengertian dari ?
a. hukum
adat
b. hukum
pidana
c. hibah
wasiat
d. hukum
perdata
8. Dalam KUH
Perdata yang menerangkan bahwa kemungkinan saat si peninggal warisan
menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak dihadiri oleh saksi-saksi
dan Notaris menulisnya, jika hal ini benar maka sebelum tulisan Notaris ini
dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan menyatakan keinginannya dengan
singkat dan jelas di hadapan saksi-saksi. Adalah pasal ...
a. Pasal
939 Ayat 1
b. Pasal
999 Ayat 1
c. Pasal
933 Ayat 2
d. Pasal
939 Ayat 2
9. berdasarkan
KUH Perdata, bahwa si peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan
terakhirnya dalam surat di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya
campur tangan seorang Notaris, namun dalam hal ini cuma mengenal penunjukkan
orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair),
perihal pemesanan mengenai penguburan serta tentang penghibahan pakaian,
perhiasan serta alatalat rumah tangga. Terdapat pada pasal ...
a. Pasal
935
b. Pasal
999
c. Pasal
933
d. Pasal
939
10. Didasarkan pasal berapakah yang
menjelaskan tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku. ...
a. Pasal
38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2001
b. Pasal
39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002
c. Pasal
39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2003
d. Pasal
37 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2001
11. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua
belah pihak , ketika orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan
tersebut meskipun kebendaan itu belum diserahkan ataupun kebendaan itu belum
dibayarkan . Pernyataan diatas termasuk kitab undang-undang hukum perdata pasal
...
a. Pasal 1457
b. Pasal 1458
c. Pasal 1459
d. Pasal 830
12. Hak atas
tanah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu kecuali ...
a. Hak
milik
b. Hak
guna usaha
c. Hak
tanggungan
d. Hak
guna bangunan
13. Hukum adat
yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris ,
tentang harta warisan , pewaris dan waris seta cara bagaimana harta warisan itu
dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada pewaris . Pernyataan
diatas termasuk pengertian dari ...
a. Sistem pewarisan
individual
b. Sistem pewarisan
mayorat
c. Sistem
pewarisan kolektif
d. Hukum
waris adat
14. Sistem
keturunan yang ditarik menurut garis bapak , dimana kedudukan pria lebih
menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan . Termasuk sistem
keturunan ...
a. Sistem
patrilineal
b. Sistem
matrilineal
c. Sistem
parental atau bilateral
d. Sistem
pewaris mayorat
15. Pejabat
Pembuat Akta Tanah (umum) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun . Adalah pengertian dari ....
a. Efendi
Perangin
b. Peraturan
Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006
c. A
.P Perlindungan
d. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
16. Penyelenggaraan
pembangunan yang membangun rumah susun diatas tanah yang di kuasai dengan hak
pengelolaan , wajib menyelesaikan status hak guna bangunan di atas hak
pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan . Termasuk ketentuan
undang-undang nomor ....
a. Nomor 4
tahun 1989
b. Nomor 24
tahun 1997
c. Nomor 16
tahun 1985
d. Nomor 37
tahun 1998
17. Perlimpahan
kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara
dikatakan bahwa tanah HGBatas tanah HPL diberikan dengan suatu keputusan
pemberian hak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya berdasarkan
usul dari pemegang HPL . termasuk ketentuan undang-undang nomor ...
a. Nomor 40
tahun 1996
b. Nomor 37
tahun 1998
c. Nomor 9
tahun 1999
d. Nomor 3
tahun 1999
18. Pengaturan
yang mengenai hak milik atas tanah dalam UUPA di jumpai dalam III pasal 20
sampai dengan 27 yang memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas
tanah . pengertian menurut ...
a. Soejono
b. Maria
S.W Sumardjono
c. Ali
Achmad Chomzah
d. Prof .
Boedi Harsono
19. Warisan
adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia , akan beralih kepada
orangyang masih hidup . pernyataan diatas termasuk pasal ...
a. Pasal
20 ayat 2
b. Pasal
830 KHUPerdata
c. Pasal
28 ayat 3
d. Pasal
35 ayat 3
20. Hak
penguasaan yang diatur pengaturannya dalam peraturan undang-undang nomor 8
tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara . Pengertian dari ?
a. Hak
beheer (HPL)
b. Hak
milik
c. Hak
guna usaha
d. hak
asasi manusia
21. Hak membuka tanah Warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan
hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat
dari wafatnya seorang manusia. Pengertian kewarisan tersebut dirumuskan oleh ….
a. R.
Idris Ramulyo
b. Wirjono
Prodjodikoro
c. Pitlo
d. Drs.
A. sad Yunus
22.
1) Adanya Pewaris
2)
Adanya Orang yang meninggal
3) Adanya Ahli Waris
4) Adanya Harta Warisan
5) Adanya Mawaris
Dari unsur-unsur diatas, manakah yang
termasuk unsur dalam kewarisan….
a. 1,2,3
b. 2,4,5
c. 1,3,4
d. 2,3,4
23. Dalam
bahasa Arab Mawaris yaitu….
a. Perpindahan
b. Pernerimaan
c. Pemberian
d. Penggantian
24. Didalam
kewarisan adanya pergantian tempat, pergantian tempat biasa disebut juga….
a. Mawaris
b. Ahli
waris
c. Platsvervulling
d. Tamakiran
25. Orang-orang
yang dipandang tidak pantas menjadi ahli waris yang disebutkan didalam
KUHPerdata, yaitu ….
a. Mereka
yang berselisih dengan pewaris
b. Mereka
yang telah dihukum karena mencoba mambunuh pewaris
c. Mereka
yang pernah dipenjara
d. Mereka
yang berbeda agama dengan pewaris
26. Badan
hukum yang mengatur pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, yaitu….
a. UU
No. 25 Tahun 1992
b. UU
No. 17 Tahun 2012
c. PP
No. 9 Tahun 1995
d. PP
No. 4 Tahun 1994
27. Pendirian
koperasi harus dibuat secara otentik dan disahkan oleh….
a. Mentri
b. Presiden
c. DPR
d. MPR
28. UU
No. 17 Tahun 2012 tentang perekonomian menyebutkan bahwa koperasi mempunyai
perangkat organisasi koperasi yang terdiri atas….
a. Ketua,
Anggota, Pengawas
b. Ketua,
Pengurus, Pengawas
c. Pengurus,
Pengawas, Rapat Anggota
d. Ketua,
Anggota, Rapat Anggota
29 1) Operasional
2)
Penghimpunan Dana
3)
Perkumpulan Anggota
4)
Perjanjian Jaminan
5)
Pengambilan Keuntungan
Dari konsep diatas yang termasuk konsep dasar
Koperasi Simpan Pinjam adalah….
a. 1,2,3
b. 2,3,5
c. 1,4,5
d. 1,2,4
30. Persaman
antara koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa
tamwil, kecuali….
a. Diperbolehkannya
pembebanan sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman
b. Tentang
penandatanganan akta koperasi
c. Dalam
melakukan perjanjian pinjaman
d. Pihak
yang melakukan kegiatan tersebut
31. Hukum
yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan
perseorangan yang lainnya adalah pengertian dari
…
A. Hukum
perdata
B. Hukum
nasional
C. Hukuman
D. Aspek-aspek
hukum
32. Dibawahin
adalah Asas-asas Hukum Perikatan , kecuali …
A. Asas Kepercayaan
B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan
D. Asas kebersamaan
A. Asas Kepercayaan
B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan
D. Asas kebersamaan
33. Hukum perdata
yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya
berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda
atau dikenal dengan …
A. Code de Commerce
B. Burgerlijk Wetboek
C. Corpus Juris Civilis
D. Code Civil
A. Code de Commerce
B. Burgerlijk Wetboek
C. Corpus Juris Civilis
D. Code Civil
34. Yang bukan
merupakan kegiatan bank umum …
A. Menyalurkan
dana lewat pemberian kredit kepada masyarakat
B. Menerbitkan
surat pernyataan pengakuan hutan
C. Memindahkan
uang untuk kepentingan sendiri atau untu kepentingan nasabah
D. Mengatur
kepentingan warga negara perseorangan
35. BAPEPAM merupakan
singkatan dari …
A. Badan
Penggerak Pasar Modal
B. Badan
Pengawas Pasar
C. Badan
Penyaring Pasar Modal
D. Badan
Pelaku Pasar Modal
36. Yang bukan merupakan unsure-unsur
dari pasal1365 BW adalah …
A. Ada perbuatan melawan
hukum
B. Ada kesalahan
C. Ada timbal balik
D. Ada kerugian
B. Ada kesalahan
C. Ada timbal balik
D. Ada kerugian
37. metode penataan hubungan yang
produktif antara dua pihak di mana kedua berkontribusi pada produksi atau distribusi dari
produk atau jasa, termasuk pengertian
dari …
A. Waralaba
B. Payment
C. Moustache
D. Ecpense
B. Payment
C. Moustache
D. Ecpense
38. Sebutkan jenis-jenis
waralaba …
A. Bisnis -
manajement
B. manajement - format
C. Akuntasi - manajement
D. Bisnis – format
B. manajement - format
C. Akuntasi - manajement
D. Bisnis – format
39. Sebutkan salah satu
struktur waralaba …
A. Abstrak
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Internal
D. Eksternal
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Internal
D. Eksternal
40. Sebutkan salah satu struktur relasional dari
waralaba …
A. Abstrak
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Sifat bursa
D. Eksternal
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Sifat bursa
D. Eksternal
Jawaban :
1 . A
2. B
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. B
11. B
12. C
13. D
14. A
15. B
16. C
17. D
18. A
19. B
20. A
21. B
22. C
23. A
24. C
25. B
26. C
27. A
28. C
29. D
30. B
31. A
32. D
33. B
34. A
35. B
36. C
37. A
38. D
39. B
40. C